YOGYAKARTA, Cakram.net – Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen untuk mencegah potensi korupsi dalam perizinan. Terutama agar penindakan korupsi terkait perizinan di Kota Yogyakarta tidak terulang. Untuk itu dilakukan perbaikan-perbaikan guna mencegah celah potensi korupsi dalam proses perizinan di Kota Yogyakarta.
Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi menegaskan menjadi komitmen jajaran Pemkot Yogyakarta agar kejadian penindakan korupsi terkait perizinan di Kota Yogyakarta tidak terulang. Oleh sebab itu dalam pertemuan koordinasi dan monitoring program pencegahan korupsi dengan KPK di Balai Kota Yogyakarta pada Senin 10 Oktober 2022 menjadi masukan bagi Pemkot Yogyakarta untuk melakukan perbaikan dalam perizinan.
“Ada beberapa catatan dari KPK dalam rangka monitoring dan evaluasi, prinsip kami akan menindaklanjuti. Ini merupakan masukan bagi kami terutama dari hal regulasi, dan SOP,” kata Sumadi, dilansir dari jogjakota.go.id, Selasa 11 Oktober 2022.
Sumadi menyatakan Pemkot Yogyakarta sudah membuat langkah-langkah seperti mencermati semua regulasi terkait perizinan. Misalnya terkait tata ruang, bangunan gedung dan sebagainya. Namun sebagai penjabat walikota untuk mengubah regulasi harus meminta izin ke pemerintah pusat dan sampai kini belum ada izin itu.
Selain itu Sumadi menyampaikan secara internal, jajaran Pemkot Yogyakarta sudah melakukan penanganan terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) guna perbaikan dalam proses perizinan. Instansi khususnya di perizinan diminta untuk taat azas sesuai prosedur, sehingga tidak ada tawar menawar maupun komitmen-komitmen lain.
