“Dengan manajemen ASN dan analisis jabatan yang tepat maka juga akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.
Subkoordinator Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta, Beta Nurdyah Pratiwi menyampaikan, tujuan dari FGD ini adalah memberikan pemahaman manajemen ASN agar dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketugasannya, sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.
“Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah daerah perlu melakukan penataan ASN sebagaimana yang telah ada dalam program Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ujarnya.
Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 56, lanjut Beta. Di dalamnya disebutkan bahwa dalam melakukan manajemen aparatur sipil negara Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
“Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja bertujuan untuk memiliki ASN yang memenuhi kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatannya, juga untuk meningkatkan daya guna, hasil guna, transparansi, dan akuntabilitas pemberdayaan pemerintahan,” ungkapnya.
