Pentingnya Pemahaman Diskresi Pemerintahan untuk Optimalisasi Pelayanan Publik

“Saat diskresi memang harus dilakukan, kita harus pastikan payung hukumnya jelas dan kebijakan yang dibuat telah melalui penafsiran sesuai aturan, etika dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan berkelanjutan,” lanjut Aman.

Harapannya melalui kegiatan ini, tambah Aman, rekan-rekan di seluruh lingkup Pemkot Yogyakarta dapat memahami konteks diskresi secara benar. Kemudian manakala memang dibutuhkan perlu didiskusikan instrument hukum dan aturannya, yang juga akan dikonsultasikan dengan Kejaksaan Tinggi DIY.

Sementara itu Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta Nindyo Dewanto mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait diskresi bagi aparatur pengambil kebijakan di lingkup Pemkot Yogyakarta, untuk meminimalisir potensi persoalan hukum terkait diskresi, serta optimalisasi pelayanan publik.

“Hal-hal terkait diskresi sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, termasuk dinamika dalam pengaturannya menjadi penting untuk dipahami oleh aparatur pemerintahan, karena tidak jarang memiliki implikasi adanya penyimpangan kewenangan jika diskresi tersebut tidak diiringi dengan adanya etika dan akuntabilitas,” tandasnya.

Selain itu, ujar Nindyo, kompleksnya persoalan seputar penyelenggaraan pemerintahan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, yang juga menyebabkan terhambatnya optimalisasi pelayanan publik. Dengan demikian, hal ini perlu untuk didiskusikan bersama dengan para pakar di bidangnya.

Sharing:


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *