Akademisi dari Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menjelaskan, diskresi merupakan hak pejabat pemerintahan yang dimaknai sebagai keputusan atau tindakan untuk mengatasi persoalan konkret dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, dan adanya stagnasi pemerintah.
“Jadi diskresi itu adalah jalan keluar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, di mana peraturan yang jelas tentang itu belum ada. Apabila pemerintah dihadapkan pada suatu peristiwa yang mendesak, darurat, atau bencana alam, yang belum jelas aturannya,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Koordinator Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DIY Apreza Darul Putra mepaparkan, diskresi dapat dilakukan dengan berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu memiliki kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. (Cakram)
