“Kalau mau nakal, pun harus komunikasi ke penerima. Itu juga komunikasinya enggak mudah. Akuntabilitasnya lebih terjaga. Ini juga sudah dilakukan di pemerintah daerah, baik pemrintah pusat, dana APBN, APBD, semua menggunakan transaksi nontunai,” ujarnya.
Transaksi nontunai juga telah dilakukan Pemprov Jateng. Hasilnya saat ini sudah kelihatan. Adapun teknisnya nanti akan diberikan pelatihan terlebih dulu. Sehingga, dari pihak desa akan paham jika semua transaksi akan dilakukan dengan nontunai. Misalnya, dari dana desa mungkin melakukan bayar dengan pihak ketiga, atau pemberian gaji. Itu semua itu harus transfer atau tidak boleh ambil uang terus diberi.
Ditambahkan, saat ini baru Kabupaten Purworejo yang sudah siap. Harapannya nanti semua akan menerapkan transaksi nontunai. Terlebih, masalah kepatuhan perpajakan juga akan terjaga. Menurutnya, pihak Kemendagri menargetkan pada 2024 semua desa melakukan transaksi nontunai. Pihak Bank Jateng juga sudah menyiapkan semua instrumennya.
“Kesiapan jaringan, kami dari Pemprov Jateng juga membantu desa yang blindspot yang kaitannya dengan masalah jaringan. Diskominfo sudah siap. Kita juga ada 300-an desa yang sudah kita bantu. Kemarin juga penanganan Covid, kemiskinan, itu juga kita memberi wifi,” ujar Sumarno.
Pelaksana Tugas Dirut Bank Jateng, Irianto Harko Saputro mengatakan, program itu sebetulnya sudah lama dan implementasi baru di Kendal. Harapannya akan dilakukan di semua desa. Saat ini, pihaknya terus menyiapkan semua perangkat, mulai dari perangkat keras dan lainnya.
