Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya mengungkapkan, MR tidak hanya mempengaruhi nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tetapi juga berpengaruh pada nilai reformasi birokrasi khususnya pada area penguatan pengawasan. Sehingga pentingnya manajemen risiko ini perlu diimplementasikan agar mempermudah perangkat daerah mencapai tujuan program kerja. Selain itu, untuk mengidentifikasi apa yang menjadi faktor-faktor penghambat hingga bisa menimbulkan risiko.
“Manajemen Risiko sangat membantu perangkat daerah/unit kerja dalam pencapaian kinerja terutama peran dan fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bekerja didalamnya. Oleh karenanya, maksimalkan manajemen risiko agar dapat mencapai tujuan yang lebih baik,” ungkapnya.
Aman menambahkan, sumber daya manusia dan keterbukaan informasi sangat penting menjadi pondasi MR.
“Pada situasi sekarang ini, keterbukaan informasi tidak bisa disembunyikan. Sebab, keterbukaan informasi menangani aduan masyarakat dan bagian prioritas MR,” katanya.
Ia berharap, semua kepala perangkat daerah serta pegawai di lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memperhatikan penuh hal ini dan melaksanakannya dengan baik, serta menjadi contoh bagi pegawai lainnya. (*)
