“Teman-teman ini ada di dalam proses-proses yang memerlukan masukan dari masyarakat sipil,” ujarnya.
Secara resmi, jalinan kerja sama dengan masyarakat sipil ini menurutnya, dapat menjadi pendamping para pemangku kebijakan. “Kemarin karena kenal lalu kasih masukan-masukan. Tetapi dengan kerja sama ini, dari teman-teman bisa lebih leluasa membantu membedah postur anggaran,” ujarnya.
Baginya, pemantauan kolaboratif aparatur pengawas internal pemerintah dengan masyarakat sipil dalam pengadaan barang/jasa penting dilakukan sebagai pengontrol.
“Adanya kerja sama ini kami harap bisa saling cek and balancing supaya hasilnya transparan dan sesuai dengan harapan masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, perwakilan dari ICW, Dini Inayati mengatakan, perjanjian kerja sama ini merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat sipil untuk dapat ikut berpartisipasi.
