Jaga Kelestarian Lingkungan, Pemprov Jateng Perketat Izin Pertambangan 

“Untuk komitmen dalam penataan pengelolaan pertambangan MBLB, Pemprov Jateng saat ini juga sedang berproses menyusun Raperda. Sekarang sudah dilakukan pembahasan,” jelasnya.

Boedyo berharap Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, bisa segera ditetapkan pada 2024 ini. Sehingga, bisa menjadi dasar hukum pengelolaan pertambangan di Jateng.

Dibeberkan, pascaterbitnya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pertambangan MBLB, Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan 56 perizinan pertambangan pada 2022. Berikutnya, 189 perizinan pada 2023, dan periode Januari-Mei 2024 sebanyak 36 perizinan. (*)

Sharing:


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *