Sah, Cilacap Miliki Perda Pengarusutamaan Gender

Pertanggungjawaban 2023
Selain Raperda Pengarusutamaan Gender, pihak eksekutif Pemkab Cilacap juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023.

Menurut Muuri, pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah tersebut telah melalui tahapan audit oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.

“Yakni pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan selama 25 hari, mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 26 Februari 2024, dan pemeriksaan terinci yang dilaksanakan selama 30 hari, dari tanggal 31 Maret sampai dengan 8 Mei 2024,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang telah diperiksa oleh BPK RI berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedelapan kalinya.

Awaluddin menambahkan, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 tersebut merupakan gambaran umum mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta pencapaian kinerja keuangan daerah, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2024.

Sharing:


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *