Implikasi yang sangat mungkin bakal terjadi dalam hajat pilkada serentak tahun 2024 ini adalah adanya konfigurasi baru dalam tahapan pencalonan yang dilakukan oleh parpol pengusung pasangan calon.
“Karena dibukanya peluang bagi parpol peserta pemilu non-kursi di parlemen untuk ikut berlaga dalam pesta demokrasi pilkada serentak 2024,” jelasnya, di Salatiga, Kota Salatiga, Selasa 20 Agustus 2024.
Umbu memaparkan, Putusan MK Nomor 60/PUU-XX/2024 menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan MK.
Terlebih sifat putusan MK tersebut berlaku dan mengikat sejak diputuskan dalam persidangan. Artinya apa, bahwa amar putusan dalam Putusan MK tersebut adalah hukum yang sederajat dengan Undang-Undang –in casu– UU No 10 Tahun 2016.
“Dengan kata lain, tahapan pendaftaran pasangan calon pada pilkada serentak 2024 yang telah ditetapkan pada tanggal 27 – 29 Agustus 2024, sudah bisa harus mengacu kepada Putusan MK tersebut,” tegas Umbu.
