Sebelumnya, MK telah memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 atas gugatan yang dimohonkan Partai Buruh dan Partai Gelora.
MK memutuskan bahwa threshold (ambang batas) pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara parpol/gabungan parpol hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi di DPRD.
Namun ambang batas pencalonan kepala daerah dari parpol disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/ perseorangan/ nonpartai sebagaimana diatur pada Pasal 41 dan 42 UU Pilkada. (bow)
