“Perizinan rentan terhadap praktik korupsi, suap, dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat mengakibatkan merusak kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang berkelanjutan,” tandasnya.
Sri Sultan meminta kepada bupati/wali kota se-DIY untuk melakukan berbagai upaya dalam pencegahan korupsi di sektor perizinan.
“Pencegahan korupsi di sektor perizinan harus menjadi prioritas bersama. Ini harus menjadi prinsip yang perlu diimplementasikan di lingkup birokrasi dimanapun itu,” tegasnya.
Hal senada dikatakan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Eli Kusumastuti. Menurutnya pemberantasan korupsi lebih sulit daripada upaya penuntutannya.
“Mari kita bersama-sama untuk saling mendukung, bukan hanya dari pihak pemerintahan, tapi semua pihak bisa turut berkolaborasi dan berkoordinasi,” pintanya.
