“Kalau bicara pungli, sebenarnya tidak hanya berhenti di sektor pemerintahan, tapi di sektor lain ada. Mungkin dari teman kepolisian, Satpol PP, dan sebagainya, untuk bisa mencegah terjadinya pungli di masrayakat. Karena tentu saja akan menambah biaya ekonomi yang tinggi di masyarakat,” jelasnya.
Adapun perihal perizinan, kata Sekda, itu berarti bicara komitmen. Sumarno berpesan kepada bagian perizinan, untuk tanggung jawab dan menjaga amanah. Sebab, bagian perizinan harus memudahkan masyarakat untuk bisa menjalankan usahanya di Jawa Tengah. Sehingga, apa yang dilakukan itu memang memfasilitasi mereka.
“Jadi tanggung jawab atau amanah yang di pundak mereka, adalah bagaimana masyarakat berusaha dengan mudah, dan usahanya berhasil dengan baik. Karena teman-teman perizinan di situ tidak cuma-cuma, atau sudah mendapat gaji dan tunjangan. Inilah yang harus ditunaikan gaji dan tunjangannya, dengan melayani masyarakat dengan baik. Sehingga, masyarakat bila mengajukan perizinan dan sebagainya itu bisa berjalan lancar,” ujarnya.
Tentu saja, kata sekda, mereka bisa berusaha di Jateng. Sebab, nanti tidak masalah investasinya saja, tapi juga ke depannya bisa membuka lapangan pekerjaan dan itu mengurangi pengangguran.
“Juga tentu saja ujungnya bisa menyejahterakan masyarakat Jateng,” pungkasnya.
