Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan mulai 1 Januari 2026, sebanyak 149 ASN penyuluh pertanian di Kabupaten Purbalingga resmi beralih status kepegawaian ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang terdiri dari 91 PNS dan 58 PPPK. Kebijakan ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 yang menegaskan penguatan peran penyuluh sebagai garda terdepan pembangunan pertanian.
“Penyuluh pertanian adalah agen perubahan, pendamping petani, sekaligus penghubung antara kebijakan pemerintah dan praktik pertanian di lapangan. Perannya sangat signifikan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan,” ujarnya.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada para penyuluh pertanian atas dedikasi dan perannya dalam meningkatkan produktivitas serta adopsi teknologi pertanian di Purbalingga. Ia berharap sinergi kebijakan nasional melalui peralihan penyuluh ke Kementerian Pertanian dan dukungan Program UPLAND mampu memberikan manfaat nyata bagi petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Prayitno mengatakan Program UPLAND telah diterima Kabupaten Purbalingga sejak tahun 2021 hingga 2026 dengan komoditas unggulan berupa lada, kapulaga, dan peternakan kambing. Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus mendorong kesejahteraan petani melalui pengembangan lahan yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Project Implementation Unit (PIU) Proyek UPLAND Purbalingga, Supriyono, menambahkan anggaran Program UPLAND tahun 2025 dan 2026 mencapai Rp26 miliar. Dananya dimanfaatkan untuk pembangunan jalan usaha tani sepanjang 24 kilometer, pembangunan 10 unit sarana irigasi, penyediaan sarana produksi, pembangunan gudang dan rumah jemur menggunakan dome dryer, serta pengadaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) terintegrasi dengan peternakan kambing. Pada tahun mendatang juga direncanakan pembangunan unit pengolahan kapulaga terpusat yang dilengkapi mesin pembersih, sortasi, dan pengemasan.
