Hal lain yang disorot The Hok adalah nilai kendaraan mengalami penyusutan setiap tahun. Namun masyarakat merasakan beban pajak justru tetap tinggi. “Di perusahaan ada istilah depresiasi. Barang makin lama makin turun nilainya. Ini juga perlu jadi pertimbangan,” katanya.
Ia juga menyinggung perbandingan antarprovinsi. Dari informasi yang diterimanya, tarif di DIY, Jawa Timur, dan Jawa Barat tidak sama dengan Jawa Tengah. “Karena itu, pemerintah daerah harus mendengar aspirasi publik agar tidak muncul kesan Jawa Tengah paling mahal,” tukasnya.
Sebagai wakil rakyat, The Hok menegaskan dirinya hanya menyampaikan aspirasi masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan berkepanjangan. Menurutnya, solusi terbaik adalah menghitung ulang skema yang paling adil.
“Pajak itu kewajiban warga negara. Tapi pemerintah juga wajib mendengar suara rakyat. Kalau memang ingin kembali seperti 2024, mari kita hitung bersama dengan skema baru yang ada,” pungkasnya. (rbd)
