Apresiasi terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah juga disampaikan Fraksi PKS. Fraksi ini menilai realisasi pendapatan sebesar Rp2,131 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp2,082 triliun menunjukkan kinerja yang baik. Namun demikian, PKS mendorong agar setiap belanja daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, PKS juga meminta evaluasi lebih mendalam terkait terbentuknya SiLPA sebesar Rp103,77 miliar agar perencanaan pembangunan ke depan semakin efektif dan tepat sasaran. Dukungan terhadap Raperda juga disampaikan Fraksi Partai Golkar.
Meski mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah melampaui target pendapatan, Golkar menilai masih terdapat sejumlah sektor yang belum optimal, seperti retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir, dan kontribusi Perumda terhadap pendapatan daerah. “Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas realisasi pendapatan yang melampaui target, namun masih terdapat sektor-sektor pendapatan yang perlu dioptimalkan,” ujar juru bicara Fraksi Golkar, Teguh Dwiyanto dalam pandangan umumnya.
Golkar juga menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan yang masih rusak serta lampu penerangan jalan yang belum berfungsi optimal. Selain itu, fraksi ini turut menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan tenaga kependidikan PPPK, persoalan Dapodik guru, hingga dampak operasional BRT Trans Jateng terhadap pendapatan sopir angkutan kota.
Senada dengan itu, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sektor pariwisata, retribusi parkir, dan Perumda. Gerindra juga mendorong revitalisasi pasar rakyat serta peningkatan sarana penerangan jalan guna mendukung keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Adapun Fraksi Amanat Demokrat menyoroti keterbatasan anggaran yang dihadapi sejumlah OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fraksi ini juga meminta peningkatan pengawasan terhadap kualitas pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, agar lebih tahan lama dan tepat sasaran.
Secara keseluruhan, pandangan umum fraksi-fraksi DPRD menunjukkan dukungan terhadap proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 sekaligus menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut, rencananya akan ditanggapi dan dijawab Bupati pada Rapat Paripurna DPRD, Kamis 25 Juni 2026. (*)
