Pada Raperda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, pemerintah daerah menilai pengaturan diperlukan untuk menjaga kesehatan masyarakat serta ketertiban dan ketenteraman.
Materi mengenai ketentuan pidana, kata Fahmi, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Sementara untuk Raperda Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Fahmi meminta dilakukan sinkronisasi dengan perkembangan regulasi di bidang perdagangan. Materi mengenai pertimbangan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan juga perlu diperkuat.
“Raperda ini akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan,” ujarnya.
Pada Raperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, pemerintah daerah meminta materi rancangan mengacu pada regulasi terbaru. Salah satunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.
