“Katanya harus melalui provinsi dan sebagainya. Padahal, kami hanya meminta agar aspirasi ini disampaikan kepada Presiden,” tegas Nadirin.
“Dalam waktu dekat kami akan datang lagi. Kami akan membicarakan langkah selanjutnya dengan teman-teman Barmas Kabupaten Semarang, Kendal, dan daerah lainnya. Sikap kami tetap menolak geothermal di Kabupaten Semarang,” ujarnya.
Senada dengan Nadirin, Sutarno menilai jawaban yang diberikan kepala daerah terkesan politis dan belum memenuhi harapan warga yang mendiami kawasan tersebut.
“Memang bukan wewenang bupati. Kami paham itu. Kami meminta bupati mengusulkan kepada Presiden agar proyek ini digagalkan. Bupati memang harus berhati-hati, tetapi kami hanya meminta agar aspirasi masyarakat ini disampaikan kepada Presiden,” ungkap Sutarno.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyatakan bahwa pemerintah daerah akan mengambil langkah sesuai koridor kewenangan yang dimiliki. Ia menyebut pihaknya akan membahas persoalan ini bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebelum berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
